Bandung, Mei 2025 — pttogel Suasana Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendadak memanas ketika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan aksi walk out secara serentak. Aksi ini menjadi sorotan utama publik dan media, mengundang banyak spekulasi tentang alasan politik di balik manuver tersebut.
Menariknya, Ketua DPRD Jabar, Taufik Hidayat, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), merespons insiden tersebut dengan jawaban yang sangat singkat namun tajam, seolah menolak larut dalam polemik yang berkembang.
Kronologi Aksi Walk Out
Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, pada Senin pagi (tanggal lengkap menyesuaikan), awalnya berjalan kondusif. Agenda rapat adalah pembacaan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban anggaran serta pembahasan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk tahun anggaran berikutnya.
Namun, suasana berubah ketika salah satu anggota Fraksi PDIP menginterupsi jalannya rapat dan menyuarakan keberatan atas sejumlah poin kebijakan yang dianggap tidak sesuai aspirasi rakyat. Menurut PDIP, beberapa rekomendasi yang diajukan oleh eksekutif dianggap tidak melalui proses pembahasan yang inklusif dan transparan.
Usai menyampaikan sikapnya, seluruh anggota Fraksi PDIP secara kompak berdiri dan meninggalkan ruang sidang. Aksi ini berlangsung secara tertib namun mengejutkan, mengingat paripurna tersebut termasuk dalam agenda penting tahunan.
baca juga: lama-tak-muncul-tiba-tiba-syahrini-muncul-di-cannes-2025-comeback-yang-bikin-geger-dunia-hiburan
KDM Menanggapi: “Itu Hak Mereka”
Sesaat setelah kejadian, wartawan langsung meminta tanggapan dari Ketua DPRD Jabar, KDM. Namun jawaban KDM justru mengejutkan karena sangat singkat dan terkesan enggan memperpanjang masalah.
“Itu hak mereka,” jawab KDM dengan nada tenang dan ekspresi datar, sebelum melanjutkan perjalanannya menuju ruang pimpinan.
Jawaban tersebut segera menjadi kutipan utama di berbagai media dan platform daring, memicu spekulasi apakah KDM sedang menahan diri, bersikap apatis, atau justru menunjukkan ketegasan diplomatis.
Analisis Jawaban Singkat KDM: Diam yang Berbunyi
Jawaban “Itu hak mereka” dari seorang pimpinan lembaga legislatif bukanlah kalimat biasa. Dalam dunia politik, pernyataan yang singkat bisa berarti banyak. Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Dr. Ahmad Sofyan, menyebut respons KDM sebagai bentuk “strategic silence”.
“Dalam politik, tidak semua harus dijawab dengan panjang lebar. Ketika seorang pimpinan menggunakan kalimat netral seperti itu, ia sedang bermain aman — menjaga netralitas, meredam konflik, sekaligus memberikan ruang kepada pihak yang melakukan aksi untuk menjelaskan sikap mereka,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menilai bahwa KDM ingin menunjukkan bahwa DPRD adalah tempat demokrasi berlangsung, dan walk out adalah bentuk aspirasi yang sah selama tidak melanggar tata tertib dewan.
Pernyataan Lanjutan dari Fraksi PDIP
Beberapa jam setelah aksi walk out, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, akhirnya memberikan klarifikasi kepada media. Ia menegaskan bahwa aksi mereka bukan bentuk pembangkangan, melainkan ekspresi kekecewaan atas minimnya ruang diskusi terhadap masukan fraksi.
“Kami merasa tidak dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Aspirasi yang kami bawa dari masyarakat diabaikan begitu saja. Walk out ini adalah bentuk protes konstruktif,” ujarnya.
Ineu juga menambahkan bahwa PDIP tetap berkomitmen mendukung pembangunan daerah, namun ingin menjaga marwah demokrasi agar tidak dikerdilkan oleh dominasi kekuasaan semata.
Suara Fraksi Lain: Antara Netral dan Menyindir
Fraksi lain di DPRD Jabar memberikan respons beragam. Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa mereka menghormati langkah PDIP namun berharap ke depan semua pihak bisa kembali duduk bersama.
Sementara itu, Fraksi PKS dan Demokrat secara tidak langsung menyayangkan aksi walk out yang dinilai tidak solutif.
“Paripurna adalah forum tertinggi. Kita hadir untuk menyampaikan sikap, bukan meninggalkan ruang,” kata salah satu anggota Fraksi PKS.
Respons Masyarakat dan Media Sosial
Di tengah perdebatan elite politik, masyarakat justru menyuarakan keprihatinan di media sosial. Banyak yang menganggap aksi walk out sebagai “drama politik” yang merugikan rakyat, sementara yang lain memuji keberanian PDIP menyuarakan ketidaksetujuan mereka.
Tagar #WalkOutPDIP, #KDMJawabSingkat, dan #DPRDJabar sempat trending di Twitter/X selama lebih dari 24 jam.
Dampak Politik ke Depan
Meskipun tidak ada keputusan paripurna yang dibatalkan, insiden ini diprediksi akan meninggalkan dampak politik jangka panjang. Menjelang tahun politik 2029, segala bentuk manuver dan sikap partai menjadi bahan pertimbangan publik dan pemilih.
Bagi PDIP, aksi ini bisa dibaca sebagai strategi konsolidasi dan penguatan posisi jelang pilkada mendatang. Sedangkan bagi KDM dan fraksi mayoritas, ini menjadi ujian kedewasaan dalam memimpin lembaga legislatif di tengah keragaman pandangan politik.
Penutup: Demokrasi yang Hidup atau Friksi yang Membara?
Insiden walk out dan jawaban singkat KDM menjadi bukti bahwa dinamika demokrasi di daerah tetap hidup. Namun, pertanyaannya kini bukan soal siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana seluruh pihak bisa menyalurkan aspirasi dan kritik tanpa meninggalkan substansi kerja-kerja legislatif.
Apakah jawaban singkat KDM akan meredam atau justru memicu babak baru dalam hubungan antarfraksi di DPRD Jabar? Hanya waktu yang bisa menjawab.
sumber artikel: blibli99.id