Pttogel — Sekolah Rakyat hadir sebagai salah satu program prioritas pemerintah untuk membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, yaitu mereka yang masuk dalam Desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Model Pengentasan Kemiskinan yang Terpadu
Program ini dirancang bukan sekadar sebagai institusi pendidikan, melainkan sebagai model pengentasan kemiskinan yang komprehensif. Pendekatannya terintegrasi dengan menggabungkan berbagai program unggulan pemerintah lainnya. Di dalam ekosistem Sekolah Rakyat, siswa dan keluarganya dapat mengakses Cek Kesehatan Gratis (CKG), mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta dilindungi oleh jaminan kesehatan PBI-JK.
Dukungan juga diperluas ke orang tua melalui program seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah. Dengan demikian, intervensi yang diberikan bersifat holistik, menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tempat tinggal secara bersamaan.
Perkembangan dan Fasilitas Pendukung
Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun 2025 telah berdiri sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan. Jaringan sekolah ini memiliki kapasitas untuk menampung sekitar 16.000 siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Operasionalnya didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang berjumlah lebih dari 6.400 orang, terdiri dari 2.400 guru dan lebih dari 4.000 staf pendukung.
Teknologi dan Infrastruktur Pembelajaran
Kementerian Sosial memastikan setiap Sekolah Rakyat dilengkapi dengan fasilitas teknologi pembelajaran modern. Setiap ruang kelas didukung dengan papan interaktif digital (Interactive Flat Panel/IFP) dan laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Selain itu, disediakan pula seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang kondusif.
Tahap Rintisan dan Rencana Keberlanjutan
Pada fase awal ini, ke-166 sekolah rintisan tersebut masih memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Lokasinya tersebar di berbagai gedung milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, serta aset milik pemerintah daerah. Langkah ini diambil untuk mempercepat implementasi dan menjangkau penerima manfaat secepat mungkin.
Untuk jangka panjang, pemerintah telah merencanakan pembangunan gedung Sekolah Rakyat yang permanen. Pemerintah daerah telah diminta untuk menyiapkan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan sekolah-sekolah baru tersebut, menandai komitmen berkelanjutan untuk memperkuat fondasi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
