TVTOGEL — Dalam sebuah diskusi Refleksi Akhir Tahun, Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyoroti semakin kuatnya pengaruh paham liberalisme yang dinilai telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Liberalisme Dinilai Gerus Nilai Gotong Royong
Ketua Umum Partai PRIMA, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa liberalisme telah mengikis nilai gotong royong yang merupakan jati diri bangsa. Menurutnya, sistem ini justru tidak membawa keadilan dan kemakmuran yang merata, melainkan memperlebar kesenjangan sosial, memicu konflik, dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
“Liberalisme telah menjauhkan bangsa ini dari nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya Indonesia. Gotong royong sebagai jati diri bangsa tergerus, sementara yang diuntungkan hanya segelintir elite,” ujar Agus Jabo Priyono dalam diskusi yang digelar di Jakarta.
Ia menambahkan, praktik liberalisme yang berlangsung terus-menerus membuat Indonesia seolah dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan. “Indonesia adalah milik seluruh rakyat. Karena itu, praktik liberalisme harus dihentikan dan kita harus kembali ke jati diri bangsa,” tegasnya.
Usulan Jalan Konstitusional dan Perubahan Sistem Politik
PRIMA menilai liberalisme telah menjauhkan arah pembangunan nasional dari amanat UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Oleh karena itu, partai ini memandang perlu langkah-langkah strategis untuk mengembalikan pembangunan agar berpihak pada rakyat.
Mengembalikan UUD 1945 sebagai Landasan
Salah satu poin utama yang disoroti adalah pentingnya menjadikan kembali UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang utama. PRIMA mengusulkan sejumlah jalan konstitusional, seperti amendemen oleh MPR, penerbitan Dekrit Presiden, hingga referendum nasional sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
“Semua langkah tersebut adalah jalan konstitusional yang sah. Intinya adalah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan memastikan negara hadir untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia,” jelas Agus Jabo.
Revisi Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah
Selain itu, PRIMA juga mengusulkan perubahan dalam sistem politik nasional, khususnya terkait pemilihan kepala daerah. Partai ini menyampaikan pandangan agar pemilihan gubernur hingga kepala desa tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui mekanisme yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip demokrasi kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat.
“Demokrasi bukan sekadar soal memilih langsung, tetapi bagaimana keputusan politik benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat melalui musyawarah dan kebijaksanaan,” ujarnya.
Komitmen Perjuangan Kedaulatan Rakyat
Melalui refleksi akhir tahun ini, PRIMA menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diskusi ini juga dimaksudkan untuk membuka ruang dialog yang luas dan inklusif bagi berbagai elemen gerakan rakyat dalam menentukan arah masa depan bangsa.
Kegiatan Refleksi Akhir Tahun tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPP Partai PRIMA, pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Adil Makmur, Mahkamah Partai, serta sejumlah organisasi progresif lainnya.
