Banjir masih menjadi salah satu bencana angkaraja paling meresahkan di Indonesia. Setiap tahun, ribuan warga terdampak, rumah terendam, aktivitas ekonomi terganggu, dan infrastruktur mengalami kerusakan. Menghadapi kondisi ini, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan aksi terpadu dari hulu hingga hilir. Pernyataan ini menegaskan bahwa penanganan banjir bukan sekadar urusan pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Mengapa Banjir Masih Jadi Masalah Nasional?
Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik. Dengan 17 ribu lebih pulau, wilayah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan, negara ini sangat rentan terhadap bencana banjir. Faktor utama penyebab banjir antara lain:
-
Curah hujan tinggi dan perubahan iklim
Hujan ekstrem yang datang secara tiba-tiba sering melebihi kapasitas sungai dan drainase kota, menyebabkan air meluap ke permukiman. -
Alih fungsi lahan
Banyak daerah tangkapan air (catchment area) yang beralih fungsi menjadi permukiman atau lahan pertanian, mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan. -
Pertumbuhan kota yang tidak terkendali
Urbanisasi pesat menyebabkan drainase tidak memadai, sementara sungai sering tersumbat sampah atau sedimentasi. -
Kurangnya infrastruktur penanganan banjir
Bendungan, tanggul, pompa air, dan sistem peringatan dini yang terbatas membuat upaya mitigasi kurang optimal.
Akibatnya, banjir berdampak luas: rumah warga terendam, jalan macet, sekolah dan tempat kerja tutup, hingga korban jiwa tidak bisa dihindari.
Kolaborasi Hulu-Hilir: Pendekatan Menyeluruh
Waka MPR menekankan bahwa penanganan banjir harus dilakukan dengan pendekatan hulu-hilir. Ini berarti seluruh aspek pengendalian banjir, dari sumber air hingga muara sungai, harus diperhatikan secara terintegrasi.
1. Hulu Sungai
Di bagian hulu, fokus utama adalah menjaga ekosistem dan kapasitas lahan untuk menampung air. Beberapa langkah yang perlu dilakukan:
-
Reboisasi dan penghijauan
Penanaman pohon di hulu sungai membantu menahan aliran air, mencegah erosi, dan mengurangi sedimentasi sungai. -
Pengelolaan lahan tangkapan air
Melarang alih fungsi lahan kritis menjadi permukiman atau industri. -
Peningkatan kapasitas embung dan danau penampung
Embung dan danau buatan berfungsi menampung air hujan sehingga aliran ke sungai tidak langsung menyebabkan banjir.
2. Tengah Sungai
Bagian tengah sungai menjadi penghubung antara hulu dan hilir. Penanganannya meliputi:
-
Pembangunan dan perawatan bendungan
Bendungan mampu mengatur aliran air agar tidak langsung ke hilir saat hujan deras. -
Pengaturan sedimentasi
Sedimentasi yang menumpuk di sungai harus dibersihkan secara berkala agar aliran tetap lancar. -
Revitalisasi tanggul
Tanggul berfungsi menahan air sungai agar tidak meluap ke permukiman.
3. Hilir Sungai
Di hilir, terutama wilayah perkotaan, banjir sering paling dirasakan. Penanganannya meliputi:
-
Normalisasi sungai
Memperlebar aliran sungai agar kapasitas air lebih besar. -
Peningkatan drainase kota
Pembuangan air hujan harus efisien, termasuk pembangunan sumur resapan dan pompa air. -
Tanggul penahan banjir
Khususnya di permukiman padat, tanggul dapat melindungi warga dari luapan air sungai.
Studi Kasus Banjir di Indonesia
1. Jakarta
Ibu Kota Indonesia selalu menjadi sorotan saat musim hujan. Banjir Jakarta biasanya terjadi karena kombinasi hujan ekstrem, alih fungsi lahan, dan sungai yang tersumbat sampah. Pemerintah telah membangun polder dan pompa raksasa, namun masih sering terdampak karena curah hujan tinggi dan fenomena rob di pesisir.
2. Bandung
Bandung kerap dilanda banjir di musim hujan, terutama di wilayah dataran rendah seperti Dayeuhkolot dan Baleendah. Penyebabnya antara lain urbanisasi cepat, drainase tidak memadai, dan sedimentasi sungai. Warga sering mengalami kerugian material dan terganggu aktivitas harian.
3. Semarang
Sebagai kota pesisir, Semarang menghadapi banjir akibat kombinasi hujan tinggi dan kenaikan permukaan air laut. Rob di pesisir menambah beban sistem drainase, sehingga penanganan banjir membutuhkan kolaborasi hulu-hilir yang melibatkan pemerintah kota, provinsi, dan masyarakat.
Peran Masyarakat dan Swasta
Waka MPR menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat dan pihak swasta harus aktif:
-
Masyarakat
Menjaga saluran air tetap bersih dari sampah, menanam pohon, dan membangun sumur resapan di rumah. -
Swasta
Perusahaan dapat berkontribusi melalui CSR (Corporate Social Responsibility), seperti membangun fasilitas penampung air, mendukung program penghijauan, atau menyalurkan bantuan saat banjir.
Aksi Cepat dan Terkoordinasi
Banjir datang tiba-tiba, sehingga respons cepat sangat penting. Waka MPR menekankan perlunya:
-
Rencana kontinjensi pemerintah daerah
Termasuk jalur evakuasi, tempat pengungsian, dan logistik darurat. -
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga
BNPB, Kementerian PUPR, BMKG, dan Kementerian Lingkungan Hidup harus bersinergi untuk respons cepat. -
Sistem peringatan dini
Teknologi sensor dan aplikasi peringatan banjir dapat menyelamatkan banyak nyawa jika dioperasikan dengan baik.
Investasi Infrastruktur Anti-Banjir
Penanganan banjir jangka panjang memerlukan investasi berkelanjutan:
-
Bendungan dan embung baru
-
Pompa dan tanggul canggih
-
Sistem drainase modern di perkotaan
-
Aplikasi pemantauan banjir berbasis digital
Investasi ini tidak hanya mengurangi kerugian materi, tetapi juga melindungi keselamatan warga dan mendukung ekonomi tetap berjalan.
Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
Selain infrastruktur, edukasi masyarakat menjadi kunci:
-
Mengajarkan warga cara menghadapi banjir.
-
Mengajak masyarakat menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan.
-
Melibatkan sekolah dan komunitas dalam program mitigasi bencana.
Kesimpulan
Waka MPR menegaskan, penanganan banjir memerlukan kolaborasi dan aksi nyata dari hulu hingga hilir, melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi. Infrastruktur, edukasi, dan koordinasi menjadi pilar utama agar bencana banjir tidak selalu menjadi momok bagi warga Indonesia.
Dengan langkah terpadu dan konsisten, Indonesia dapat menciptakan sistem pengendalian banjir yang lebih tangguh, mengurangi kerugian materi dan korban jiwa, serta memastikan pembangunan berkelanjutan tetap berjalan tanpa hambatan.